Terdapat puluhan ribu buruh yang tergabung didalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas. Akan melakukan aksi serentak pada 24 provinsi pada 2 November 2020. Aksi demo yang dilakukan oleh kelompok tersebut bertujuan untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut agar Upah Minimun (UMP) juga dinaikkan.

Tidak seperti biasanya, dimana Presiden Joko "Jokowi" Widodo hampir selalu tidak berkantor di Jakarta, pada hari ini justru ia menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, yang menjadi titik pusat aksi demonstrasi.

Jokowi Menggelar Sidang Kabinet Di Istana

Terkait agenda Jokowi yang berkantor di Jakarta, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang sudah dijadwalkan berkegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta setiap Senin. Adapun agenda orang nomor satu di Indonesia itu adalah sidang kabinet paripurna bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Hari Senin. Beliau sudah punya agenda kegiatan harian, antara lain sidang kabinet. Kegiatan di Istana Negara," kata Heru saat dihubungi IDN Times, Senin (2/11/2020).

Jokowi Tidak Pernah Berkantor Di Jakarta Jika Ada Aksi Demo Omnibus Law

Pada beberapa aksi besar demo tolak omnibus law sebelumnya, Presiden Jokowi bahkan tidak pernah berkantor di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada aksi besar 8 Oktober 2020, Jokowi justru melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah.

Kemudian, Jokowi berkantor di Istana Kepresidenan Bogor untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga saat aksi unjuk rasa Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 20 Oktober 2020.

Sedangkan, pada 28 Oktober 2020, Jokowi juga tidak berada di Istana Kepresidenan Jakarta saat mahasiswa kembali melakukan aksi besar. Saat itu, Jokowi berada di Istana Kepresidenan Bogor karena memang tidak ada kegiatan kenegaraan di Jakarta.

Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi Istana Negara

Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas akan melakukan aksi serentak di 24 provinsi pada 2 November 2020. Aksi tersebut dilakukan guna menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut agar Upah Minimun Provinsi (UMP) juga dinaikkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul berada di Patung Kuda dan dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB.

"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata pria yang akrab disapa Iqbal itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/11/2020).

Adapun buruh yang akan mengikuti aksi tersebut berasal dari berbagai kota seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tutur Iqbal.

Presiden negara asal Prancis yakni Emmanuel Macron kemarin lalu mengatakan sangat menghormati para umat muslim yang dikejutkan oleh kartun Nabi Muhammad tapi itu bukan menjadi alasan untuk melakukan kekerasan.

Dalam upaya atau cara memperbaiki apa yang ia katakan sebagai kesalahpahaman yant terjadi terkait niat Prancis di dunia Muslim, Mcaron memberikan kesempatan untuk melakukan wawancar kepada jaringan televisi Arab Alijazeera. Wawancara tersebut disiarkan kemarin.

Selama wawancara, Macron mengatakan Prancis tidak akan mundur dalam menghadapi kekerasan dan ia akan membela hak kebebasan berekspresi, termasuk penerbitan kartun.

Namun, presiden Prancis itu menekankan bahwa tidak berarti dirinya atau para pejabatnya mendukung kartun-kartun itu --yang oleh Muslim dianggap menghujat, juga tidak berarti bahwa Prancis anti Muslim.

"Jadi saya memahami dan menghormati bahwa orang-orang terkejut dengan kartun ini, tetapi saya tidak akan pernah menerima bahwa seseorang dapat membenarkan kekerasan fisik karena kartun ini, dan saya akan selalu membela kebebasan di negara saya untuk menulis, berpikir, menggambar," kata Macron, menurut transkrip wawancara yang dirilis oleh kantornya, seperti dikutip Antara dari Reuters, Sabtu (31/10).

"Peran saya adalah menenangkan segalanya, itulah yang saya lakukan, tetapi pada saat yang sama, melindungi hak-hak ini."

Ribuan Tentara

Seorang penyerang membunuh seorang perempuan dan dua orang lainnya di sebuah gereja di Nice pada Kamis (29/10).

Peristiwa itu merupakan serangan pisau berujung maut kedua di Prancis dalam dua minggu.

Tersangka penyerang, berusia 21 tahun dari Tunisia, ditembak oleh polisi dan sekarang berada dalam kondisi kritis di rumah sakit.

Polisi pada Sabtu menyebutkan bahwa satu orang lagi ditahan sehubungan dengan serangan itu.

Orang tersebut menambah tiga lainnya yang sudah ditahan karena dicurigai melakukan kontak dengan penyerang.

Macron telah mengerahkan ribuan tentara untuk melindungi berbagai lokasi, seperti tempat ibadah dan sekolah.

Sementara itu, para menteri telah memperingatkan bahwa serangan militan lainnya bisa terjadi.

Boikot

Serangan Nice, pada hari muslim merayakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW, terjadi di tengah kemarahan yang meningkat di kalangan muslim di seluruh dunia atas pembelaan Prancis pada hak untuk menerbitkan kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad.

Pada 16 Oktober, Samuel Paty, seorang guru sekolah di daerah pinggiran Kota Paris, dipenggal kepalanya oleh seorang remaja keturunan Chechnya.

Warga berusia 18 tahun itu tampaknya marah terhadap guru tersebut, yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas selama pelajaran kewarganegaraan.

Di beberapa negara mayoritas berpenduduk muslim, para pengunjuk rasa mengecam Prancis dalam aksi unjuk rasa di jalanan. Beberapa negara juga menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis.

Prancis, yang gelisah mengantisipasi kemungkinan serangan lainnya, tersentak pada Sabtu malam ketika seorang imam Ortodoks Yunani ditembak dan terluka di gerejanya di kota Lyon di Prancis tenggara.

Namun, para pejabat tidak memberikan indikasi dugaan terorisme pada serangan di gereja Lyon itu.